Kendari, Aura Pena- Tiga warga negara Indonesia bersama sembilan warga negara Vietnam ditangkap petugas keamanan perbatasan Australia ketika berusaha memasuki wilayah Australia dengan kapal laut tanpa dokumen resmi.Tiga warga negara Indonesia (WNI) kemudian dikembalikan ke Indonesia dan diserahkan ke Polda Sultra untuk diproses hukum kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (human smuggling).
Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ps. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sultra Kompol Dr Fitrayadi SH MH, Jumat (20/11/2026), peristiwa ini bermula pada akhir September 2026, ketika para tersangka ditawari pekerjaan mengantarkan sembilan orang Vietnam dengan imbalan masing-masing Rp30 juta.
Mereka berangkat pada 2 Oktober 2026 dari pelabuhan kayu Langgapulu, Konawe Selatan, menggunakan kapal fiber bernama DOA RESTU.
“Kapal tersebut memuat tujuh laki-laki dan dua perempuan warga negara Vietnam yang tidak dilengkapi paspor, visa, maupun dokumen perjalanan sah,” beber Fitrayadi.
Rute yang ditempuh meliputi Pulau Maginti, perairan Wakatobi, Larantuka, Pulau Rote, hingga pesisir barat Australia di wilayah Kalaburu.
Pada 8 Oktober 2026, kapal berhasil ditindak oleh Australian Border Force (ABF) bersama otoritas Australia. Kapal mengalami kerusakan dan dimusnahkan di lokasi, sementara ketiga tersangka dan sembilan warga Vietnam diamankan untuk proses keimigrasian.
Australian Border Force (ABF) adalah lembaga penegak hukum dan keamanan perbatasan garis depan Pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas pengawasan imigrasi, kepabeanan (bea cukai), dan perlindungan perbatasan maritim maupun udara.
Tiga tersangka yang ditetapkan polisi:
- R (55), nelayan dari Desa Lora, Bombana, yang bertindak sebagai kapten.
- S (31), nelayan dari Desa Lora, Bombana, merupakan kepala mesin
- A (23), pelajar dari Pulau Maginti, Muna Barat, sebagai anak buah kapa (ABK).
“Ketiganya kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, pada 15–16 November 2026 dan diamankan polisi,” beber Fitrayadi.
Penyidik juga mendalami peran dua orang lainnya berinisial K dan A yang diduga terlibat dalam perekrutan, pembiayaan, pembelian kapal seharga sekitar Rp83 juta, serta penyediaan logistik dan navigasi.
“Uang imbalan Rp90 juta total diserahkan kepada keluarga para tersangka setelah kapal berangkat,” tambahnya.
Para tersangka dijerat Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal tersebut mengatur perbuatan membawa orang yang tidak memiliki hak sah memasuki atau keluar wilayah negara untuk mencari keuntungan.
Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan berimbalan besar yang tidak jelas legalitasnya, khususnya yang berkaitan dengan pengangkutan orang melalui jalur laut. (*)




























