Jakarta, Aura Pena- Ketika PPPK Paruh Waktu naik status jadi Penuh Waktu pada 2027 dan diambil alih pusat, bagaimana dengan nasib 935.036 guru PPPK penuh waktu yang sudah diangkat sebelum 2027?
Berikut ini penjelasan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani.
Tahun depan hanya ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK daerah (PPPKD). Itu imbas kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan per 1 Januari 2027.
Tercatat 242.482 guru PPPK paruh waktu yang akan menerima SK PPPK penuh waktu dari Kemendikdasmen per 1 Januari 2027.
Nunuk Suryani mengatakan, untuk guru-guru di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) peralihan PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu serentak 1 Januari 2027. Secara otomatis para guru PPPK penuh waktu ini pun langsung di bawah Kemendikdasmen, bukan daerah lagi.
Konsekuensinya, Kemendikdasmen yang mengatur distribusi guru PPPK penuh waktu ini. Artinya, Kemendikdasmen akan mengatur ulang penempatan guru-guru ini sesuai kebutuhan.
Namun, Dirjen Nunuk memastikan, penempatan guru-guru ini berusaha didekatkan dengan tempat tinggalnya. Bagi yang tempat mengajarnya sudah dekat lokasi rumah dan sekolahnya kekurangan guru aparatur sipil negara (ASN), maka tidak ada pemindahan penempatan lagi.
“Jadi, tidak semua guru PPPK paruh waktu yang mengajar di tempatnya sekarang akan mengajar di situ lagi ketika sudah menerima SK PPPK dari Kemendikdasmen. Ada yang ditempatkan di sekolah lain dalam satu wilayah kewenangan sama, tentunya memperhatikan kedekatan lokasi rumah gurunya,” tutur Dirjen Nunuk dikutip dari Jawa Pos, Sabtu (21/11/2026)
Tujuannya agar jangan sampai guru PPPK kesulitan melaksanakan tugas karena jarak rumah dan sekolah berkilo-kilo meter.
Dengan peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu, maka 242.482 guru yang tadinya penghasilan diberikan oleh pemda sesuai kemampuan daerah masing-masing dengan berbagai macam jumlahnya, mulai 1 Januari 2027 sudah dibayarkan pusat.
PPPK Penuh Waktu Sebelum 2027
Bagaimana dengan nasib 935.036 guru PPPK penuh waktu yang sudah diangkat sebelum 2027? Menurut Nunuk, mereka akan menjadi PPPKD dengan sumber penggajian pemda. Dengan demikian yang harus dialokasikan anggaran gajinya oleh pemda adalah guru PPPKD, sedangkan guru PPPK pusat tidak perlu dialokasikan dalam RAPBD 2027.
Walaupun berstatus guru PPPKD, Dirjen Nunuk mengatakan mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027. Itu merupakan seleksi tersendiri untuk PPPK penuh waktu. Seleksi ini kata Dirjen Nunuk, berbeda dengan seleksi CPNS 2026 yang diperuntukkan bagi fresh graduate dan tanpa afirmasi (pengecualian umur).
Kemendikdasmen Mengusulkan Usia 35+ Diafirmasi
Kemendikdasmen sudah mengajukan usulan afirmasi (pengecualian umur) bagi guru PPPK penuh dalam seleksi CPNS 2027. Salah satunya soal usia 35 tahun ke atas agar diberikan kesempatan ikut seleksi nanti. Namun, keputusannya ada di kementerian/lembaga berwenang.
“Kami sangat berharap semua guru PPPK penuh waktu bisa ikut seleksi CPNS 2027 ini agar bisa menjadi PNS, tetapi apa yang kami upayakan tergantung kementerian/lembaga terkait,” kata Nunuk.
Kemendikdasmen telah menyediakan alokasi pengangkatan PNS dari PPPK penuh waktu 30 persen tahun 2027, 30 persen tahun 2028, dan 40 persen tahun 2029. Bagi PPPK yang tidak lulus CPNS, maka mereka tetap dipekerjakan sebagai PPPKD.
Penataan ASN Bidang Pendidikan
Penataan ASN bidang pendidikan disosialisasikan dan dimatangkan pemerintah pada pertengahan November 2026 (17–18 November 2026).
Fokus dan agenda penataan tersebut meliputi:
- Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu Tanpa Tes
Sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu daerah akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu berstatus ASN Pusat secara otomatis mulai 1 Januari 2027. Mereka tidak perlu mengikuti tes ulang karena dinilai sudah lulus seleksi sebelumnya namun terkendala formasi/penempatan. - Validasi Data dan Pemetaan Penempatan Berbasis Domisili
Melalui rapat koordinasi regional (seperti di Region Makassar) dan taklimat media Ditjen GTK pada 17–18 November 2026, Kemendikdasmen bersama Dinas Pendidikan daerah mulai memvalidasi data guru agar tidak ada yang tertinggal. Pemerintah juga memetakan ulang lokasi penempatan agar selaras dengan kebutuhan riil sekolah dan kedekatan domisili tempat tinggal guru. - Perpanjangan Kontrak Guru Non-ASN (Honorer)
Untuk menjamin layanan belajar tidak terhenti, pemerintah memperpanjang masa perjanjian kerja bagi 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri (yang terdaftar di Dapodik) serta 2.482 guru non-ASN di bawah Kementerian Agama yang kontraknya berakhir pada Desember 2026. - Peluang Peralihan PPPK Penuh Waktu ke PNS
Sebanyak 935.316 guru PPPK penuh waktu yang memenuhi syarat administrasi disiapkan untuk mengikuti mekanisme seleksi peralihan status menjadi PNS secara bertahap mulai tahun 2027 hingga 2029. - Rekrutmen CPNS Guru Baru
Pemerintah menyiapkan pembukaan formasi rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan sekitar 464.856 guru baru yang proses seleksinya dimulai pada 2027 dan mulai bertugas sebagai ASN pusat pada 2028. (*)



























