Aura Pena- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memutuskan untuk tidak membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang rencananya digelar pemerintah pusat pada minggu keempat November.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan usulan formasi CPNS untuk periode 2026. Bahkan, untuk penerimaan 2027, BKD Sultra juga belum mengusulkan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat.
“Kami belum pernah mengajukan penerimaan CPNS untuk pendaftaran 2026, kemudian untuk penerimaan 2027 juga belum,” ujarnya, Selasa (16/11/2026).
Andi menjelaskan, berdasarkan data kepegawaian per Mei 2026, jumlah pegawai di lingkup Pemprov Sultra tercatat sebanyak 24.999 orang dengan perincian sebagai berikut:
- 1.245 CPNS hasil penerimaan 2024 yang diangkat pada 2025
- 10.985 PNS
- 12.769 PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu
Kendati sebagian di antaranya secara alamiah memasuki masa pensiun, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia saat ini masih berada di kisaran 24.000 orang.
“Kami menganggap jumlah ini sudah sangat berlebih dari kebutuhan pemprov,” jelasnya.
Selain faktor ketersediaan pegawai, kemampuan keuangan daerah turut menjadi pertimbangan utama. Penambahan ASN baru berpotensi membebani belanja pegawai yang saat ini sudah tergolong tinggi.
Menurut Andi, porsi belanja pegawai Pemprov Sultra telah melampaui 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka tersebut berada di atas batas maksimal arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong pemerintah daerah mengendalikan belanja pegawai di kisaran 30 persen dari APBD.
Atas dasar dua pertimbangan itulah, Pemprov Sultra memilih untuk tidak mengusulkan pembukaan formasi CPNS pada 2026 maupun 2027. (dbs)







































