Aura Pena- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah menginstruksikan jajaran Polri untuk mendata ulang seluruh perusahaan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Kebijakan ini disampaikan di Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026, sebagai tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini merespons perintah Presiden Prabowo Subianto saat acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026. Presiden menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil dan keuntungan pertambangan dari seluruh IUP di Indonesia dinikmati oleh negara.
Menyambut itu, Kapolri menugaskan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk memetakan dan mendata ulang seluruh perusahaan tambang di Tanah Air.
“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ucap Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Pendataan ini bertujuan menentukan target prioritas penindakan hukum. Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal atau perusahaan tanpa dasar hukum yang merugikan keuangan negara.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan.
Sebaliknya, Kapolri menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi secara resmi dan mematuhi aturan tetap akan dikawal oleh kepolisian demi menjaga kepastian hukum dan iklim investasi nasional.
“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.
Isi amanat Presiden Prabowo pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026, adalah meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati oleh negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo saat berpidato.
Prabowo juga membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang jika diperlukan, serta mengizinkan investor swasta menanamkan modal hingga balik modal sebelum mayoritas keuntungan diserahkan ke negara. (dbs)







































