Kendari, Aura Pena- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengungkapkan adanya selisih signifikan terkait jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dibiayai daerah dibandingkan dengan data resmi pemerintah pusat. Akibat selisih tersebut, Pemprov Sultra harus menanggung beban anggaran hingga Rp27 miliar setiap tahunnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Andi Sumangerukka menjelaskan, berdasarkan data pemerintah pusat, kuota PPPK Paruh Waktu yang seharusnya dibiayai hanya sebanyak 738 orang. Namun pada kenyataannya, jumlah pegawai yang digaji mencapai 2.606 orang.
“Artinya, ada selisih 1.868 orang yang saya sebut tenaga siluman. Akhirnya, kita harus menyisihkan anggaran Rp27 miliar setiap tahun untuk menggaji mereka,” ujar Andi Sumangerukka.
Meski demikian, Gubernur meminta para pegawai yang bersangkutan untuk tetap menunjukkan kinerja terbaik dan menjadikan status tersebut sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat.
“Walaupun sudah terlanjur, saya tetap menuntut hasil kerja kalian. Jadikan status ini sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar mencari penghasilan,” pesan Gubernur.
Penjelasan rinci soal PPPK Siluman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni R menjelaskan bahwa selisih data ini muncul karena masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mengakomodasi pegawai berdasarkan Surat Keputusan (SK) instansi masing-masing, di luar database pusat, saat menindaklanjuti imbauan penyelesaian tenaga honorer.
“Jadi, 738 orang itu murni dari database pendaftar ASN yang tidak lolos seleksi. Namun, saat proses di daerah, banyak yang masuk berdasarkan SK dari OPD masing-masing, sehingga jumlahnya membengkak,” jelas Khaeruni.
Saat ini, permasalahan tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Sultra guna memperbaiki validitas data kepegawaian sekaligus memperketat disiplin penyerapan anggaran agar tidak membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
Diketahui, data awal jumlah PPPK Paruh Waktu Pemprov Sultra sekitar 2.606 orang. Sebanyak 2.489 orang resmi menerima SK perpanjangan masa kerja periode Oktober–Desember 2026 pada 17 November 2026 lalu. Dari jumlah yang diperpanjang tersebut, 1.090 orang adalah tenaga guru.
Sementara itu, sejumlah 116 orang diputuskan tidak diperpanjang masa kerjanya, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka soal ini menjelaskan, tidak diperpanjangnya masa kerja 116 PPPK Paruh Waktu disebabkan beberapa faktor:
- 3 orang telah memasuki batas usia pensiun
- 5 orang meninggal dunia
- 40 orang mengundurkan diri
- 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik




























