Aura Pena- Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan itu seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) sore.
Menurut Muzani, perubahan jadwal itu menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyesuaian waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
“Jadwal kegiatan Presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan—dua nama calon Wakil Presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujarnya.
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” katanya.
Muzani mengatakan MPR juga sudah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc terkait proses pemilihan hingga pelantikan wapres baru nanti.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman disetujui menjadi Ketua Tim Verifikasi, sedangkan tim ad hoc diketuai oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden. Menurut dia, verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026.
Muzani menambahkan, proses pengisian jabatan Wapres melalui pemilihan oleh MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan penyesuaian mekanisme dan persiapan yang matang.
“Memang ini adalah praktek penyelenggaran ketatanegaraan baru. Belum pernah terjadi sejak reformasi Presiden atau Wakil Presiden dipilih oleh Majelis. Baru kali ini dipilih oleh Majelis. Sehingga perlu penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” tutupnya.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11). (dbs)




































