Aura Pena- Jenderal Polisi bintang dua, Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
Putusan itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir, dalam konferensi pers.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
“(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Berdasarkan hasil persidangan, Isir menyebut Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi etika yakni perbuatan Ahrie dinyatakan tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Johnny Eddizon Isir.
Mengajukan Banding
Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, permohonan banding tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Nantinya, komisi di tingkat banding akan memeriksa kembali putusan terhadap Ahrie.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi tak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Berikutnya Giliran Listyo
Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, seperti halnya Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Polri memastikan, tidak ada perlakuan khusus terhadap Listyo Sigit.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (11/11/2026).
Isir menjelaskan, susunan majelis komisi sidang etik yang menyidangkan Listyo Sigit akan ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. “Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujarnya. (dbs)
