Aura Pena- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai polemik ijazah SMA-nya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat mengenai polemik ijazah ini.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Adapun, Gibran juga mengaku bahwa dirinya pagi ini menemui presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik ijazahnya. Termasuk menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.
“Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadap saat ini,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Prabowo turut menyarankan Gibran untuk tetap maju membuktikan keabsahan ijazah melalui lembaga peradilan. Dia juga diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait sebagai upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tutupnya.
PDIP: Gibran Mau Ulur Waktu
PDI Perjuangan mempertanyakan langkah pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena kedua lembaga tersebut berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan bahwa persoalan suket tersebut sebelumnya telah dibawa ke PTUN. Namun, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” ungkapnya.
Menurut Deddy, langkah menggugat ke PTUN juga menimbulkan pertanyaan mengenai objek gugatan dan pihak yang hendak dipersoalkan, terlebih jika tujuannya untuk membuktikan keabsahan suket atau ijazah Gibran.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” tegasnya.
Lebih jauh, Deddy menyebut bahwa kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia. Namun, kesempatan tersebut dinilai tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen maupun pihak Gibran.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran,” katanya.
Atas dasar itu, Legislator PDIP ini menilai bahwa Gibran beserta tim hukumnya hanya berupaya mengulur waktu pengunduran diri dari jabatan Wapres.
“Jadi, saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” katanya.
Yusril: Gibran Tidak Punya Kedudukan Hukum Ajukan PK
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak ada gunanya.
Dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Yusril menjelaskan upaya Gibran akan sia-sia karena putusan MK maupun MA sudah bersifat final sehingga tidak ada lagi ruang untuk memperdebatkan substansi perkara yang sama melalui jalur hukum lain.
“Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” ujar Yusril.
Bahkan, upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Yusril mengungkap dalam putusan MA, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat Intervensi, sehingga ia tidak bisa mengajukan banding.
Sementara Kemendikdasmen disebut Yusril tidak mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” tegasnya.
Karena itu, Yusril menegaskan rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN tidak akan memberikan manfaat hukum lantaran materi perkara tersebut telah diputus MA.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
PTUN Berpotensi Menghentikan
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi menghentikan perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka lantaran sudah adanya putusan Mahkamah Agung.
Ia berpendapat perkara yang tengah berjalan di PTUN itu berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan, yakni suket Gibran sudah tidak ada lagi jika Kemendikdasmen telah mengeksekusi putusan MA tersebut.
“Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ucap dia. (dbs)
