Aura Pena- Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan niat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan.
Doli mengatakan, proses komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum muncul informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri.
“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Doli menjelaskan proses komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran. Proses HMP yang berjalan di DPR, kata dia, merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal ijazah SMA Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut proses hukum terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah final setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Doli, di negara ini hanya ada dua institusi peradilan tertinggi, yakni MK dan MA.
“Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final,” kata Doli.
Doli menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi rencana Gibran menempuh langkah hukum lanjutan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Menurut Doli, setelah proses hukum selesai, perhatian selanjutnya beralih ke ranah politik, terutama mengenai langkah yang akan diambil DPR untuk menindaklanjuti kedua putusan tersebut.
DPR, lanjut Doli, tidak bisa berdiam diri setelah MK dan MA mengeluarkan putusan terkait ijazah Gibran.
Doli mengatakan dimulainya masa sidang DPR pada Selasa menjadi momentum bagi anggota parlemen untuk menggunakan hak konstitusionalnya, termasuk hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran.
Dia bahkan mengungkap bahwa komunikasi lintas fraksi di DPR mengenai HMP telah berlangsung sejak masa reses.
Dengan dimulainya masa sidang, komunikasi yang sebelumnya berlangsung dapat dilanjutkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Wakil Ketua DPR RI: Tidak Masalah Berjalan Bersamaan
Di tempat terpisah. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menghormati upaya Wapres Gibran Rakabuming Raka menempuh PTUN perihal polemik ijazahnya. Saan tetap mempersilakan anggota DPR melanjutkan hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai nasib Gibran.
“Ya, kita kita hormati ya, hormati hak seseorang ya untuk mencari apa keadilan ya. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Saan juga mempersilakan para anggota DPR melanjutkan hak-haknya. Saan menilai tidak masalah keduanya berjalan bersamaan.
“Iya nggak ada masalah kan, jadi pimpinan nanti, pada prinsipnya, pimpinan pertama menunggu karena itu adalah hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain ya. Itu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan apa, mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” ucap dia.
Saan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik Gibran. Politikus Partai NasDem itu meminta semua pihak untuk menunggu langkah konkret dari para anggota DPR.
“Ya, kita lihat saja. Kalau misalnya besok atau kapan apa apa dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti ya. Tapi keputusannya seperti apa nanti kita lihat,” ujar dia.
Saan kembali menekankan bahwa tidak masalah upaya Gibran di PTUN berjalan beriringan dengan hak menyatakan pendapat di DPR. Saan menyebut dua-duanya punya dasar yang kuat.
“Iya, nggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya. Kan kita juga pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya. Bahwa apa tentu apa ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai kan pasti ingin apa melakukan upaya apa ya, mencari atau pembelaan dan itu kan hal yang wajar saja, hal yang biasa saja,” tutur dia. (dbs)
