• About
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • Contact
Aura Pena
Advertisement
  • Home
    • Home – Layout 1
  • News
    • All
    • Bisnis & Ekonomi
    • Pendidikan
    • Politik & Hukum
    • Sosial & Budaya
    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

    DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

    Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

    Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

    Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

    Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

    Status LKPP Naik Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa

    Status LKPP Naik Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa

    Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

    Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • Feature
    • All
    • Alam Sekitar
    • Cerita Manusia
    RTH Jembatan Talia

    Tempat Nongkrong Tepi Air di Jembatan Talia Kendari

    haroa di raha 80an

    Haroa di Raha 1990

    Lokasi rumah bordil samunggu

    Rumah Bordil Pertama di Kendari

    Trending Tags

    • Nintendo Switch
    • CES 2017
    • Playstation 4 Pro
    • Mark Zuckerberg
  • Reportase
    • All
    • Dicovery
    • Liputan Khusus
    Kejagung Periksa Pejabat Dinas ESDM Sultra Berinisial JF Terkait Korupsi Tata Kelola Nikel

    Kejagung Periksa Pejabat Dinas ESDM Sultra Berinisial JF Terkait Korupsi Tata Kelola Nikel

    Indonesia Waspada Serangan Siber Menargetkan Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran

    Indonesia Waspada Serangan Siber Menargetkan Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran

    tambang nikel

    Kasus Tambang Ilegal di Sultra, Kejagung Mulai Telusuri Suap Arif Kurniawan ke Pejabat

    haroa di raha 80an

    Haroa di Raha 1990

    Lokasi rumah bordil samunggu

    Rumah Bordil Pertama di Kendari

  • Esai
    • All
    • Refleksi
    Anomali Jenderal Listyo

    Anomali Jenderal Listyo

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Game of Thrones
    • MotoGP 2017
    • eSports
    • Fashion Week
  • Daerah
    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Dua Alasan Pemprov Sultra Absen Rekrutmen CPNS 2026

    Dua Alasan Pemprov Sultra Absen Rekrutmen CPNS 2026

    Realisasi Anggaran Baru 66 Persen, Gubernur Sultra Ancam Evaluasi Pimpinan OPD

    Realisasi Anggaran Baru 66 Persen, Gubernur Sultra Ancam Evaluasi Pimpinan OPD

    Pemprov Sultra Tidak Perpanjang 116 PPPK Paruh Waktu

    Pemprov Sultra Tidak Perpanjang 116 PPPK Paruh Waktu

    Pemkab Muna Pastikan Tidak Buka Penerimaan CPNS 2026

    Pemkab Muna Pastikan Tidak Buka Penerimaan CPNS 2026

    Tahir Kimi Pimpin Massa NasDem Geruduk DPRD Sultra Minta Kepastian Proses PAW La Ode Tariala

    Tahir Kimi Pimpin Massa NasDem Geruduk DPRD Sultra Minta Kepastian Proses PAW La Ode Tariala

No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
  • News
    • All
    • Bisnis & Ekonomi
    • Pendidikan
    • Politik & Hukum
    • Sosial & Budaya
    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

    DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

    Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

    Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

    Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

    Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

    Status LKPP Naik Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa

    Status LKPP Naik Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa

    Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

    Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • Feature
    • All
    • Alam Sekitar
    • Cerita Manusia
    RTH Jembatan Talia

    Tempat Nongkrong Tepi Air di Jembatan Talia Kendari

    haroa di raha 80an

    Haroa di Raha 1990

    Lokasi rumah bordil samunggu

    Rumah Bordil Pertama di Kendari

    Trending Tags

    • Nintendo Switch
    • CES 2017
    • Playstation 4 Pro
    • Mark Zuckerberg
  • Reportase
    • All
    • Dicovery
    • Liputan Khusus
    Kejagung Periksa Pejabat Dinas ESDM Sultra Berinisial JF Terkait Korupsi Tata Kelola Nikel

    Kejagung Periksa Pejabat Dinas ESDM Sultra Berinisial JF Terkait Korupsi Tata Kelola Nikel

    Indonesia Waspada Serangan Siber Menargetkan Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran

    Indonesia Waspada Serangan Siber Menargetkan Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran

    tambang nikel

    Kasus Tambang Ilegal di Sultra, Kejagung Mulai Telusuri Suap Arif Kurniawan ke Pejabat

    haroa di raha 80an

    Haroa di Raha 1990

    Lokasi rumah bordil samunggu

    Rumah Bordil Pertama di Kendari

  • Esai
    • All
    • Refleksi
    Anomali Jenderal Listyo

    Anomali Jenderal Listyo

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Game of Thrones
    • MotoGP 2017
    • eSports
    • Fashion Week
  • Daerah
    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

    Dua Alasan Pemprov Sultra Absen Rekrutmen CPNS 2026

    Dua Alasan Pemprov Sultra Absen Rekrutmen CPNS 2026

    Realisasi Anggaran Baru 66 Persen, Gubernur Sultra Ancam Evaluasi Pimpinan OPD

    Realisasi Anggaran Baru 66 Persen, Gubernur Sultra Ancam Evaluasi Pimpinan OPD

    Pemprov Sultra Tidak Perpanjang 116 PPPK Paruh Waktu

    Pemprov Sultra Tidak Perpanjang 116 PPPK Paruh Waktu

    Pemkab Muna Pastikan Tidak Buka Penerimaan CPNS 2026

    Pemkab Muna Pastikan Tidak Buka Penerimaan CPNS 2026

    Tahir Kimi Pimpin Massa NasDem Geruduk DPRD Sultra Minta Kepastian Proses PAW La Ode Tariala

    Tahir Kimi Pimpin Massa NasDem Geruduk DPRD Sultra Minta Kepastian Proses PAW La Ode Tariala

No Result
View All Result
Aura Pena
No Result
View All Result
Home News

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

Enjelay by Enjelay
November 19, 2026
in News, Politik & Hukum
0
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

Ilustrasi

0
SHARES
16
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Aura Pena- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Rapat paripurna tersebut dihadiri secara fisik maupun melalui tanda tangan oleh 361 dari total 573 anggota dewan yang berasal dari seluruh fraksi di DPR RI. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang regulasi tersebut yang telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun sejak pertama kali diinisiasi.

Cakupan Tindak Pidana Dipersempit Menjadi 7 Kelompok

Dalam draf final yang disahkan, cakupan awal yang semula terdiri atas 13 kelompok tindak pidana di luar korupsi kini dipersempit menjadi enam kelompok. Dengan demikian, terdapat tujuh kelompok tindak pidana utama yang asetnya dapat dirampas oleh negara:

  1. Korupsi: Mencakup tindak pidana korupsi yang menghasilkan, menyimpan, mengalihkan, atau menyamarkan aset hasil kejahatan.
  2. Narkotika dan Psikotropika: Kekayaan yang berkaitan dengan bisnis gelap narkotika, termasuk hasil penjualan dan aset turunannya.
  3. Terorisme dan Pendanaan Terorisme: Aset yang berhubungan dengan aktivitas terorisme maupun pendanaan jaringan teror.
  4. Penyelundupan Manusia: Kekayaan yang diperoleh dari praktik penyelundupan manusia lintas batas maupun domestik.
  5. Penyelundupan Senjata, Amunisi, dan Bahan Berbahaya: Aset yang bersumber dari perdagangan atau penyelundupan persenjataan dan bahan berbahaya secara ilegal.
  6. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Aset yang berasal dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia.
  7. Penipuan atau Penggelapan Berbasis Teknologi Informasi (TI): Mencakup kejahatan siber yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat, seperti investasi bodong, penipuan aset kripto, perjudian daring (online), serta modus penipuan digital lainnya sepanjang memenuhi kriteria undang-undang.

Tujuh Sektor yang Dikeluarkan dari Kategori Tersendiri

Pada awal masa pembahasan, DPR sempat mengusulkan cakupan yang jauh lebih luas. Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah, tujuh sektor kejahatan berikut dikeluarkan dari daftar kelompok tindak pidana tersendiri:

  1. Kejahatan kehutanan
  2. Kejahatan lingkungan hidup
  3. Kejahatan perpajakan
  4. Kejahatan perbankan
  5. Kejahatan perasuransian
  6. Kejahatan pertambangan
  7. Kejahatan kelautan dan perikanan

Meskipun tidak lagi tercantum sebagai kategori mandiri, aset dari tindak pidana di ketujuh sektor tersebut tetap dapat dirampas apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana lain yang masuk dalam daftar utama, seperti tindak pidana korupsi.

Poin Utama Materi Muatan UU Perampasan Aset

Berdasarkan rangkuman substansi regulasi yang diketuk palu dalam rapat paripurna, terdapat delapan poin pokok yang diatur:

  • Penegakan HAM dan Proporsionalitas: Negara berwenang merampas aset hasil kejahatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan asas proporsionalitas.
  • Fokus Tujuh Kejahatan Utama: Menyasar korupsi serta enam kelompok kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi digital lainnya.
  • Tidak Menghapus Pidana Pokok: Perampasan aset bersifat melengkapi, bukan menggantikan; pelaku kejahatan tetap menjalani proses dan hukuman pidana sebagaimana mestinya.
  • Perampasan Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based): Aset dapat dirampas melalui mekanisme pengadilan meskipun pelaku belum dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap (misalnya karena buron atau meninggal dunia).
  • Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik: Pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan dilindungi haknya, seperti pembeli yang memperoleh aset melalui transaksi yang sah dan beritikad baik.
  • Prioritas Pemulihan Korban: Hasil perampasan aset diutamakan untuk mengganti kerugian korban secara langsung, terutama pada kasus kejahatan ekonomi seperti investasi bodong.
  • Tata Kelola Profesional dan Independen: Aset rampasan dikelola oleh badan khusus secara profesional serta diawasi oleh lembaga pengawas independen.
  • Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Dilengkapi ketentuan pengawasan ketat guna mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan maupun perampasan.

Jejak Panjang 18 Tahun Perjalanan Regulasi

  • 2008: Pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
  • 2010: Draf awal rampung dibahas di tingkat antarkementerian.
  • 2019: Draf pertama resmi diajukan pemerintah kepada DPR RI.
  • 2020: Masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020–2024.
  • 2023: Ditetapkan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas.
  • 6 Oktober 2026: Resmi ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
  • 26 Oktober 2026: Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2026.
  • 18 November 2026: Disetujui dalam pembicaraan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna.
  • 19 November 2026: Sah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Catatan Kritis ICW: Soroti Potensi Pelemahan Substansi

Di tengah euforia pengesahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis dan mengingatkan publik untuk mewaspadai potensi pelemahan substansi—yang mereka istilahkan sebagai “RUU Perampasan Aset palsu”.

ICW menilai arah umum regulasi ini sudah berada di jalur yang tepat karena menempatkan korupsi sebagai sasaran utama, mempertahankan pidana badan bagi pelaku, serta memprioritaskan ganti rugi korban. Namun, dibandingkan dengan draf versi pemerintah pada 2023, versi pembahasan DPR dinilai lebih lemah dalam tiga aspek krusial:

  1. Penghapusan Ketentuan Illicit Enrichment: Aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah diduga dihapus. Padahal, instrumen ini vital untuk menjerat kekayaan tersembunyi penyelenggara negara yang melampaui profil penghasilan resminya.
  2. Penyempitan Mekanisme Perampasan Tanpa Pemidanaan: Ruang lingkup perampasan aset tanpa putusan pidana dinilai dipersempit, sehingga berpotensi menyulitkan aparat menjangkau aset yang tidak jelas kepemilikannya atau aset yang gagal dieksekusi.
  3. Kejelasan Struktur Lembaga Pengelola Aset: Tata kelola, struktur kepemimpinan, serta garis pertanggungjawaban badan khusus yang mengelola aset rampasan dinilai belum dirumuskan secara tegas.

Hingga berita ini diturunkan, kepastian mengenai apakah draf final yang baru saja disahkan telah mengakomodasi perbaikan atas ketiga catatan kritis tersebut masih menunggu dibukanya naskah resmi undang-undang kepada publik. (*)

Tags: ICWKetok palu UU Perampasan Asetpengesahan RUU Perampasan Aset
Previous Post

Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

Next Post

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Enjelay

Enjelay

Next Post
Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ini Formasi Prioritas Penerimaan CPNS November 2026

Ini Formasi Prioritas Penerimaan CPNS November 2026

November 9, 2026

Tes CPNS Dibuka, PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Kontrak Guru Non-ASN Diperpanjang

November 7, 2026
Asap Karhutla yang Berbulan-bulan Merampas Hak Perempuan, Anak, dan Lansia atas Udara Bersih serta Kehidupan yang Sehat

Asap Karhutla yang Berbulan-bulan Merampas Hak Perempuan, Anak, dan Lansia atas Udara Bersih serta Kehidupan yang Sehat

November 8, 2026
Pengumuman Rekrutmen CPNS: Calon Pelamar Sudah Dapat Membuka Akun di SSCASN BKN

Pengumuman Rekrutmen CPNS: Calon Pelamar Sudah Dapat Membuka Akun di SSCASN BKN

November 14, 2026
Takdir Saili Ganti Seluruh Wakil Rektor UHO

Takdir Saili Ganti Seluruh Wakil Rektor UHO

2
kapolri suyudi kasus pabrik sabu di aceh

Dua Operasi Narkoba Skala Besar Pekan Ini, Amankan 2,36 Ton Sabu dari Jaringan Internasional

0
kapolri suyudi

Operasi Pabrik Narkoba di Aceh dan Kapal Tanker Global 168 di Sumut Selamatkan 1,8 Juta Jiwa Anak Indonesia

0
Lokasi rumah bordil samunggu

Rumah Bordil Pertama di Kendari

0
Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

November 19, 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

November 19, 2026
Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

November 18, 2026
Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

November 18, 2026

Recent News

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

November 19, 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

November 19, 2026
Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

Seleksi CPNS Guru 2026 Dibuka Umum, Batas Usia Maksimal 35 Tahun

November 18, 2026
Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

Kapolri Bakal Data Ulang Perusahaan Tambang: Nakal Disikat, yang Baik Dikawal

November 18, 2026
Aura Pena

Jurnalisme dan Esai:
Merekam Peristiwa, Merawat Makna

Follow Us

Browse by Category

  • Alam Sekitar
  • Bisnis & Ekonomi
  • Cerita Manusia
  • Daerah
  • Dicovery
  • Esai
  • Feature
  • Liputan Khusus
  • News
  • Pendidikan
  • Politik & Hukum
  • Refleksi
  • Reportase
  • Sosial & Budaya
  • Uncategorized

Recent News

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

Sudah Mirip Kartel, Geng Narkoba Gunung Jati Kendari Punya Brankas Ratusan Juta dan Bersenjata Airsoft Gun

November 19, 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Beri Tiga Catatan Kritis

November 19, 2026
  • About
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • Contact

© 2026 Aura Pena - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
  • News
  • Feature
  • Reportase
  • Esai
  • Daerah

© 2026 Aura Pena - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.