Aura Pena- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Rapat paripurna tersebut dihadiri secara fisik maupun melalui tanda tangan oleh 361 dari total 573 anggota dewan yang berasal dari seluruh fraksi di DPR RI. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang regulasi tersebut yang telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun sejak pertama kali diinisiasi.
Cakupan Tindak Pidana Dipersempit Menjadi 7 Kelompok
Dalam draf final yang disahkan, cakupan awal yang semula terdiri atas 13 kelompok tindak pidana di luar korupsi kini dipersempit menjadi enam kelompok. Dengan demikian, terdapat tujuh kelompok tindak pidana utama yang asetnya dapat dirampas oleh negara:
- Korupsi: Mencakup tindak pidana korupsi yang menghasilkan, menyimpan, mengalihkan, atau menyamarkan aset hasil kejahatan.
- Narkotika dan Psikotropika: Kekayaan yang berkaitan dengan bisnis gelap narkotika, termasuk hasil penjualan dan aset turunannya.
- Terorisme dan Pendanaan Terorisme: Aset yang berhubungan dengan aktivitas terorisme maupun pendanaan jaringan teror.
- Penyelundupan Manusia: Kekayaan yang diperoleh dari praktik penyelundupan manusia lintas batas maupun domestik.
- Penyelundupan Senjata, Amunisi, dan Bahan Berbahaya: Aset yang bersumber dari perdagangan atau penyelundupan persenjataan dan bahan berbahaya secara ilegal.
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Aset yang berasal dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia.
- Penipuan atau Penggelapan Berbasis Teknologi Informasi (TI): Mencakup kejahatan siber yang berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat, seperti investasi bodong, penipuan aset kripto, perjudian daring (online), serta modus penipuan digital lainnya sepanjang memenuhi kriteria undang-undang.
Tujuh Sektor yang Dikeluarkan dari Kategori Tersendiri
Pada awal masa pembahasan, DPR sempat mengusulkan cakupan yang jauh lebih luas. Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah, tujuh sektor kejahatan berikut dikeluarkan dari daftar kelompok tindak pidana tersendiri:
- Kejahatan kehutanan
- Kejahatan lingkungan hidup
- Kejahatan perpajakan
- Kejahatan perbankan
- Kejahatan perasuransian
- Kejahatan pertambangan
- Kejahatan kelautan dan perikanan
Meskipun tidak lagi tercantum sebagai kategori mandiri, aset dari tindak pidana di ketujuh sektor tersebut tetap dapat dirampas apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana lain yang masuk dalam daftar utama, seperti tindak pidana korupsi.
Poin Utama Materi Muatan UU Perampasan Aset
Berdasarkan rangkuman substansi regulasi yang diketuk palu dalam rapat paripurna, terdapat delapan poin pokok yang diatur:
- Penegakan HAM dan Proporsionalitas: Negara berwenang merampas aset hasil kejahatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan asas proporsionalitas.
- Fokus Tujuh Kejahatan Utama: Menyasar korupsi serta enam kelompok kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi digital lainnya.
- Tidak Menghapus Pidana Pokok: Perampasan aset bersifat melengkapi, bukan menggantikan; pelaku kejahatan tetap menjalani proses dan hukuman pidana sebagaimana mestinya.
- Perampasan Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based): Aset dapat dirampas melalui mekanisme pengadilan meskipun pelaku belum dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap (misalnya karena buron atau meninggal dunia).
- Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik: Pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan dilindungi haknya, seperti pembeli yang memperoleh aset melalui transaksi yang sah dan beritikad baik.
- Prioritas Pemulihan Korban: Hasil perampasan aset diutamakan untuk mengganti kerugian korban secara langsung, terutama pada kasus kejahatan ekonomi seperti investasi bodong.
- Tata Kelola Profesional dan Independen: Aset rampasan dikelola oleh badan khusus secara profesional serta diawasi oleh lembaga pengawas independen.
- Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Dilengkapi ketentuan pengawasan ketat guna mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan maupun perampasan.
Jejak Panjang 18 Tahun Perjalanan Regulasi
- 2008: Pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- 2010: Draf awal rampung dibahas di tingkat antarkementerian.
- 2019: Draf pertama resmi diajukan pemerintah kepada DPR RI.
- 2020: Masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020–2024.
- 2023: Ditetapkan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas.
- 6 Oktober 2026: Resmi ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI.
- 26 Oktober 2026: Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2026.
- 18 November 2026: Disetujui dalam pembicaraan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna.
- 19 November 2026: Sah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Catatan Kritis ICW: Soroti Potensi Pelemahan Substansi
Di tengah euforia pengesahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis dan mengingatkan publik untuk mewaspadai potensi pelemahan substansi—yang mereka istilahkan sebagai “RUU Perampasan Aset palsu”.
ICW menilai arah umum regulasi ini sudah berada di jalur yang tepat karena menempatkan korupsi sebagai sasaran utama, mempertahankan pidana badan bagi pelaku, serta memprioritaskan ganti rugi korban. Namun, dibandingkan dengan draf versi pemerintah pada 2023, versi pembahasan DPR dinilai lebih lemah dalam tiga aspek krusial:
- Penghapusan Ketentuan Illicit Enrichment: Aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah diduga dihapus. Padahal, instrumen ini vital untuk menjerat kekayaan tersembunyi penyelenggara negara yang melampaui profil penghasilan resminya.
- Penyempitan Mekanisme Perampasan Tanpa Pemidanaan: Ruang lingkup perampasan aset tanpa putusan pidana dinilai dipersempit, sehingga berpotensi menyulitkan aparat menjangkau aset yang tidak jelas kepemilikannya atau aset yang gagal dieksekusi.
- Kejelasan Struktur Lembaga Pengelola Aset: Tata kelola, struktur kepemimpinan, serta garis pertanggungjawaban badan khusus yang mengelola aset rampasan dinilai belum dirumuskan secara tegas.
Hingga berita ini diturunkan, kepastian mengenai apakah draf final yang baru saja disahkan telah mengakomodasi perbaikan atas ketiga catatan kritis tersebut masih menunggu dibukanya naskah resmi undang-undang kepada publik. (*)
































