Aura Pena- Status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Sebagai langkah penguatan kelembagaan, Komisi XI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Kabar transformasi ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam forum rapat konsultasi bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait pembahasan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027, Selasa (17/11/2026).
“Secara direktif Presiden sudah mengeluarkan Keppres bahwa LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudah keluar Keppres-nya, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik,” ungkap Misbakhun dalam keterangannya yang dikutip Rabu (18/11/2026).
Misbakhun menyoroti bahwa pola pengadaan di Indonesia selama ini berjalan secara terpisah di tiap kementerian maupun lembaga. Melalui arahan terbaru Kepala Negara kepada Kepala LKPP, mekanisme pengadaan untuk porsi tertentu ke depannya akan dikelola secara terpusat.
“Secara direktif Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Kepala LKPP bahwa pengadaan barang dan jasa itu pada poin-poin dan porsi tertentu akan dipusatkan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa peralihan dari sistem yang sebelumnya tersebar menjadi terpusat membutuhkan landasan hukum setingkat undang-undang agar proses integrasi kewenangan antarinstansi berjalan sah dan efektif.
“Direktif tersebut harus berada di level undang-undang karena mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi, nanti akan dilakukan upaya sentralisasi,” imbuh politisi tersebut.
Guna mempercepat proses legislasi, Komisi XI telah menggandeng Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk merampungkan naskah akademik RUU tersebut, yang sebelumnya juga telah didahului dengan agenda audiensi bersama pihak LKPP pada 29 Oktober 2026 lalu.
Dari hasil kajian awal, ditemukan berbagai tantangan dalam tata kelola pengadaan saat ini. Permasalahan tersebut mencakup terpecahnya sistem pengadaan (fragmentasi), tingginya ketergantungan pada rantai pasok, keterbatasan regulasi yang ada, belum maksimalnya mekanisme penyelesaian sengketa, hingga minimnya dukungan terhadap aspek sosial, politik, dan kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, draf RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik nantinya akan difokuskan pada enam pilar utama: penyatuan pasar pengadaan, optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perluasan akses bagi UMKM dan koperasi, percepatan digitalisasi, reformasi penyelesaian sengketa, serta penataan ulang struktur kelembagaan. (fwd)







































