Aura Pena- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan tersebut terkait pelanggaran dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tersebut tertuang dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar secara tertutup oleh Polri selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.
“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” tuturnya.
Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ajukan Banding
“Atas Putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Selanjutnya, sambung dia, akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.
Sebelumnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Ahrie mengajukan banding atas putusan itu.
Eko Hadi dan Ahrie Sonta adalah dua dari empat jenderal terkait peristiwa penyadapan Presiden Prabowo. Penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Bareskrim Polri diketahui menetapkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Pekan Depan Giliran Listyo Sigit
Polri mengagendakan Sidang KEPP terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik terhadap Sigit bakal digelar pekan depan.
“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). (dbs)







































