Aura Pena- Pada upacara perayaan Hari Kesadaran Nasional (HKN), Selasa (17/11/2026), Gubernur menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen.
Dengan waktu pelaksanaan tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta seluruh kepala OPD mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan serta menuntaskan berbagai hambatan.
18 Desember Harus Capai 80 Persen
Gubernur menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen.
Evaluasi tersebut mencakup penggunaan anggaran maupun kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Menurut Gubernur, setiap program harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang, memiliki hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Gubernur mengingatkan agar keterbatasan waktu menjelang akhir tahun tidak menjadi alasan untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya.
“Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Gubernur juga meminta kepala OPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja secara objektif terhadap seluruh jajarannya.
“Termasuk PPPK Paruh Waktu, dengan memastikan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kerja setiap pegawai,” katanya.
Menutup amanatnya, Gubernur berharap ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian dan sarana memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kehadiran aparatur pemerintah harus diwujudkan melalui pengabdian nyata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Sultra. (fwd)







































