Aura Pena- Sebanyak 2.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), sejumlah 2.489 di antaranya mendapat perpanjangan masa kerja. Sedangkan 116 sisanya tidak diperpanjang lagi.
Mereka yang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka soal ini menjelaskan, tidak diperpanjangnya masa kerja 116 PPPK Paruh Waktu disebabkan beberapa faktor:
- 3 orang telah memasuki batas usia pensiun
- 5 orang meninggal dunia
- 40 orang mengundurkan diri
- 68 orang tidak diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik
Sementara sebanyak 2.489 PPPK Paruh Waktu yang mendapat perpanjangan masa kerja tersebut terdiri atas:
- 1.090 tenaga guru
- 2 tenaga kesehatan
- 1.397 tenaga teknis
Gubernur Andi Sumangerukka menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa kerja PPPK Paruh Waktu pada upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026).
Gubernur didampingi Pj Sekda dan Kepala BKD Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur meminta PPPK Paruh Waktu menjadikan SK yang diterima sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian. Ia menegaskan bahwa nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.
Gubernur juga meminta para penerima SK menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Peran tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas,” pesannnya.
Kemudian, dalam amanat Hari Kesadaran Nasional, Gubernur mengingatkan seluruh ASN bahwa di balik profesi yang dijalankan terdapat amanah rakyat.
“Di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap ASN harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk itu, ASN perlu menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme serta membangun budaya kerja yang produktif, responsif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. (fwd)







































