Aura Pena- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang abai terhadap pelaporan dan kewajiban perpajakan terancam tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat maupun golongan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto.
Bimo menjelaskan bahwa setiap proses promosi jabatan dan kenaikan eselon bagi ASN nantinya wajib melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Aturan ini akan resmi diberlakukan setelah terbitnya surat ketetapan bersama yang disepakati oleh empat hingga lima kementerian, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” tutur Bimo saat menghadiri acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Meski begitu, Bimo masih enggan membeberkan secara rinci alasan di balik lahirnya aturan tersebut maupun jadwal pasti peluncurannya.
Di sisi lain, pihak Direktorat Jenderal Pajak mengaku telah mendeteksi adanya sejumlah wajib pajak yang masih belum patuh. Dari catatan DJP, ditemukan wajib pajak orang pribadi yang sengaja menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh OP tahun pajak 2025. Tindakan ini memanipulasi status SPT Tahunan yang semestinya kurang bayar menjadi nihil, atau membuat nilai kurang bayarnya menyusut.
Menyikapi temuan tersebut, DJP telah melayangkan surel (email) pengingat secara serentak kepada para wajib pajak terkait agar segera membetulkan SPT Tahunan mereka. Pendekatan pengiriman pesan ini dirancang memakai metode behavioural insights. Strategi tersebut diterapkan untuk memacu kesadaran pajak secara sukarela lewat gaya komunikasi yang lebih lugas, tepat sasaran, dan mendorong tindakan nyata. (fwd)
