SIARAN PERS
Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I)
Jakarta, 22 Oktober 2026 – Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung berbulan-bulan, berulang setiap tahun, dan terus menimbulkan asap tebal di sejumlah wilayah Indonesia. Bencana ini bukan sekadar persoalan lingkungan; ia merupakan krisis kesehatan masyarakat yang paling berat dirasakan oleh perempuan, anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang berada dalam kondisi rentan.
Data dari Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa area yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 202.004,30 hektare antara Januari dan Juli 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 69 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama, dan meningkat 80 persen jika dibandingkan dengan 2023.
Pemantauan secara independen juga mengindikasikan adanya kenaikan signifikan pada bulan Agustus dan September 2026, sehingga area yang terbakar diprediksi telah jauh melebihi angka resmi yang terdokumentasi pada awal tahun.
“Selama berbulan-bulan, warga terpaksa hidup dalam asap yang tidak mereka pilih dan tidak bisa mereka hindari. Anak-anak tetap diwajibkan untuk belajar, wanita terus menjalankan tugas rumah tangga dan bekerja, sementara orang tua dan yang sakit harus bertahan di tengah kondisi fisik yang semakin rentan. Kita tidak seharusnya membiarkan mereka menanggung beban krisis ini sendirian,” ujar Wa Ode Asmawati, Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I).
Dampak Serius bagi Kesehatan
Asap kebakaran hutan mengandung partikel kecil yang bisa masuk ke saluran pernapasan, memperparah beragam penyakit. Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena paru-paru dan sistem kognitif mereka belum sepenuhnya matang. Bagi orang lanjut usia, paparan polusi udara yang tinggi dapat memperburuk penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), memicu masalah kardiovaskular, meningkatkan tekanan darah, serta dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit.
Di wilayah Kalimantan Barat, terdapat laporan mengenai infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang mencapai 165.747 kasus dari 1 Januari hingga awal Agustus 2026. Angka ini menunjukkan bahwa asap bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan, tetapi merupakan ancaman kesehatan yang nyata dan terus berlanjut.
Bagi wanita, konsekuensinya sering kali multifaset. Saat akses ke layanan kesehatan terhambat, institusi pendidikan ditutup, atau anggota keluarga menderita sakit, wanita biasanya mengambil alih tanggung jawab perawatan tambahan.
Wanita hamil juga berisiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan akibat paparan asap, sedangkan wanita yang bekerja, khususnya dalam sektor informal, mungkin mengalami kehilangan pendapatan saat kegiatan di luar ruangan terhenti. P3I menyoroti pentingnya bahwa respons terhadap keadaan darurat harus memperhatikan kebutuhan khusus wanita, bukan menganggap semua individu mengalami dampak yang serupa.
Data Korban dan Kerusakan Lingkungan Sepanjang 2026
Data resmi pemerintah dan pemantauan lembaga independen yang dihimpun oleh P3I hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan bahwa dampak karhutla sejak awal tahun telah jauh melampaui persoalan titik api. Termasuk asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut yang menyebar ke permukiman jutaan warga.
Korban dan dampak kesehatan
- Warga terdampak. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa sebanyak 12.517.488 warga dari tujuh provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan) terpengaruh oleh kebakaran hutan hingga tanggal 9 September 2026. Dalam waktu yang bersamaan, tercatat 4 orang telah meninggal (3 di Kalimantan Tengah dan 1 di Kalimantan Barat), 324 orang mengalami cedera parah atau dirawat di rumah sakit, 23 orang mengalami luka ringan, dan 45 orang terpaksa mengungsi di Kalimantan Barat.
- Kasus ISPA. BNPB melaporkan total kasus ISPA akibat karhutla mencapai 333.470 per 21 Oktober 2026, dengan 258.298 kasus usia di atas 5 tahun dan 75.172 kasus usia 0-5 tahun di 7 provinsi
- Kualitas udara. Partikel PM10 menjadi penyebab rusaknya kualitas udara di beberapa daerah di Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Berada pada level berbahaya karena asap kebakaran lahan dan hutan, dengan Indeks Standar Pencemaran Udara tertinggi tercatat di Kota Palangka Raya yang mencapai nilai 4.196.
- Petugas, relawan, dan warga lansia. Enam petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia saat memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, pada 15 Oktober 2026. Sejumlah petugas dan relawan lain juga gugur dalam penanganan karhutla sejak Agustus. Di Trenggalek, Jawa Timur, dua warga lanjut usia dilaporkan meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran lahan. Dan terakhir, pada tanggal 4 November 2026, 3 orang prajurit meninggal dalam upaya memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.
- Kerugian ekonomi. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) memperkirakan bahwa dampak ekonomi dan pengeluaran kesehatan yang disebabkan oleh kebakaran hutan pada tahun 2026 dapat berkisar antara Rp39,29 triliun sampai Rp123,1 triliun. Mereka juga menekankan bahwa estimasi ini belum mempertimbangkan kemungkinan meluasnya kebakaran sampai akhir tahun.
- Informasi yang dikumpulkan P3I mengenai korban dalam publikasi resmi belum dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, kategori usia selain anak-anak, status kehamilan, maupun keberadaan disabilitas. Tanpa adanya data yang terpisah, beban yang dialami oleh perempuan dan kelompok yang rentan lainnya akan kurang terakomodir dalam proses pengambilan keputusan.
- Kerusakan lingkungan
- Luas area terbakar. Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 202.010,96 hektare terbakar pada Januari–Juli 2026, terluas di Kalimantan Barat (38.310 hektare), Papua Selatan (25.838 hektare), dan Nusa Tenggara Timur (19.565 hektare). Dari catatan Auriga Nusantara karhutla terjadi sekitar 637 ribu hektare pada periode yang sama, tiga kali lipat lebih dibandikan angka SiPongi. Sementara BPBD merilis data di Kalimantan Selatan, kebakaran seluas 27.202,97 hektare lahan terdampak dalam 4.926 kejadian sejak 1 Januari hingga 14 Oktober 2026, cukup berbeda dengan catatan SiPongi.
- Lahan gambut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa 72.009,10 hektare dari lahan gambut telah terbakar di enam provinsi yang menjadi prioritas hingga tanggal 6 September 2026. Sementara itu, Greenpeace menemukan, hingga 20 September 2026, ditemukan sebanyak 2.951 titik sumber asap ditemukan di lebih dari 114 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG).
- Emisi karbon. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memprediksi bahwa emisi dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026 akan berkisar antara 31 juta hingga 239 juta ton setara CO₂, serta mengingatkan bahwa sasaran FOLU Net Sink pada tahun 2030 berisiko tidak dapat dicapai.
- Kawasan konservasi dan habitat satwa. Kebakaran yang berlangsung secara berulang antara Agustus dan Oktober 2026 di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah memengaruhi lebih dari 1.807 hektare wilayah. Para ahli ekologi dari SITH ITB memperingatkan bahwa kebakaran ini merusak habitat ekosistem lokal yang merupakan tempat tinggal bagi satwa liar, termasuk orangutan yang terdapat di Kalimantan.
- • Skala kebencanaan. BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan sebagai jenis bencana yang paling umum terjadi, yaitu sebanyak 1.000 peristiwa dari keseluruhan 2.179 bencana antara 1 Januari hingga 20 Oktober 2026.
Sumber: Kementerian Kesehatan, BNPB, SiPongi Kementerian Kehutanan, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Auriga Nusantara, Greenpeace Indonesia, WALHI, CELIOS, dan SITH ITB, sebagaimana dilaporkan media nasional hingga 27 Oktober 2026. Angka antarlembaga berbeda karena perbedaan metode dan periode pemantauan.
Pernyataan Sikap P31
Menyikapi krisis ini, Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I) menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama, karhutla adalah krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Juga UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, menegaskan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengatur kewajiban pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
Negara harus bisa “menjamin perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia”, Ketika itu dilanggar, maka sejatinya pelanggaran terhadap hak asasi terjadi. Sebagaimana kenyataan bahwa jutaan warga terpaksa menghirup udara berbahaya selama berbulan-bulan, perempuan, anak, lansia, dan ibu hamil menanggung beban paling berat, sehingga perlindungan mereka harus menjadi ukuran keberhasilan penanganan bencana.
Kedua, P3I menolak karhutla diperlakukan sebagai bencana musiman yang wajar. Peringatan dini tentang kemarau panjang telah tersedia sejak awal tahun, namun kebakaran tetap meluas. Cuaca dan El Niño memang memperburuk keadaan, tetapi akar masalahnya terletak pada tata kelola gambut, pengawasan perizinan, dan lemahnya pencegahan di wilayah yang berulang kali terbakar.
Ketiga, P3I mendesak penegakan hukum yang transparan terhadap korporasi dan pemegang izin yang lalai. Pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran di areal kerjanya, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab mutlak bagi usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Pemerintah perlu mengumumkan hasil penyelidikan kepada publik dan memastikan biaya pemulihan lingkungan serta kesehatan korban ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab, bukan oleh masyarakat sendiri.
Keempat, P3I menuntut data korban yang terpilah dan konsisten. Perbedaan angka luas kebakaran antarlembaga, dari sekitar 202 ribu hingga sekitar 637 ribu hektare, menyulitkan publik menilai skala bencana yang sesungguhnya. Pemerintah perlu menerbitkan data korban yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, kehamilan, disabilitas, dan wilayah, agar layanan kesehatan, bantuan, dan pemulihan tepat sasaran.
Kelima, P3I menegaskan bahwa perempuan harus menjadi subjek dalam penanganan dan pemulihan, bukan hanya penerima bantuan. Perempuan di wilayah terdampak memiliki pengetahuan tentang kebutuhan keluarga dan komunitasnya. Karena itu, kelompok perempuan lokal, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam perencanaan penanganan darurat, pemulihan gambut, dan pemulihan penghidupan yang lebih baik kedepan.
P3I juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para petugas, relawan, dan warga yang meninggal dunia akibat karhutla, serta menegaskan bahwa keselamatan para pemadam harus dijamin melalui peralatan, pelatihan, dan prosedur yang memadai.
Seruan P3I
P3I mengajak pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat untuk bertindak lebih cepat, terpadu, dan berpihak pada kelompok rentan. P3I menyerukan:
- Penanganan darurat yang lebih cepat dan berpihak pada kesehatan masyarakat, termasuk pemadaman yang memadai, distribusi masker yang efektif, akses air bersih, serta layanan kesehatan keliling bagi wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
- Perlindungan prioritas bagi anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang penyakit kronis, melalui ruang aman bebas asap, layanan rujukan, obat-obatan, serta pemantauan kesehatan berkelanjutan.
- Penghentian pembakaran lahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, baik pribadi maupun korporasi, yang terbukti menyulut atau membiarkan kebakaran terjadi, tanpa membebani masyarakat kecil yang justru menjadi korban. Pun jika melakukan pembakaran, risiko pencabutan konsesi mutlak dilakukan untuk menjaga hak asasi masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat harus dapat dijamin oleh pemerintah sesuai dengan UUD Pasal 28H(1).
- Pemulihan ekosistem dan penghidupan masyarakat dilakukan di wilayah rawan kebakaran, khususnya di kawasan gambut, dengan melibatkan perempuan lokal dalam perencanaan serta pengambilan keputusan.
- Transparansi data dan komunikasi publik, agar warga memperoleh informasi yang akurat mengenai kualitas udara, lokasi kebakaran, layanan kesehatan, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan.
“Negara hadir bukan hanya ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika warga merasa dilindungi sejak asap pertama kali mengancam hidup mereka. Perempuan, anak, dan lansia harus menjadi prioritas, bukan catatan kaki dalam penanganan bencana,” tambah Wa Ode Asmawati yang tengah menjalani studi PhD di INHA University, South Korea.
P3I juga mengingatkan bahwa pencegahan jauh lebih manusiawi dan murah daripada menanggung dampak kesehatan, kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan yang berkepanjangan dan mengakibatkan korban jiwa. Perlindungan lahan gambut, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, dan penegakan aturan harus menjadi bagian tetap dari kebijakan pencegahan karhutla.
Tentang P3I
Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I) atau Indonesian Center for Women Empowerment merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penguatan hak perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan kapasitas perempuan, serta advokasi isu keadilan sosial dan kemanusiaan. P3I berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan anak, serta memastikan keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam ruang publik
Kontak Media
Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia (P3I)
Email: p3i.sekretariat@gmail.com
Telepon/WA: 085716699121
