Aura Pena- Kasus enam perusahaan tambang ilegal di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikendalikan Arif Kurniawan dan dibeking seorang jenderal polisi, kini memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk memuluskan berbagai kepentingan bisnis pertambangan ilegal Arif Kurniawan bisa terus beroperasi.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri, mengungkapkan kepada wartawan pada Minggu (8/11/2026) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung bahwa penyidik menemukan fakta mengenai dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan.
Dugaan tersebut bukan sekadar menyangkut pengurusan administrasi perizinan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian uang yang berkaitan dengan proses produksi hingga penjualan hasil tambang nikel. Jika terbukti, persoalannya bukan hanya mengenai aktivitas perusahaan tambang, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
Penyidik nantinya tidak hanya mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan aktivitas pertambangan, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang diduga menerima pemberian, bagaimana mekanisme pemberiannya, serta kewenangan apa yang diduga disalahgunakan.
Lima Perusahaan Digeledah
Pada Jumat (6/11/2026) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan membuka penyidikan baru terkait kasus korupsi penambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026), menjelaskan dugaan peristiwa pidana ini berlangsung pada kurun 2013-2025.
Arif Kurniawan diketahui mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Perusahaan-perusahaan tersebut, menurut tim penyidik di Jampidsus merupakan pihak yang melakukan penambangan ilegal di Sultra.
“Sementara AK kami ketahui sebagai pemilik manfaat dari perusahaan-perusahaan itu,” ujar Saiful.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyampaikan sudah melakukan penggeledahan di lima perusahaan.
Dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah uang tunai setotal Rp 11,5 miliar. Beberapa alat bukti berupa dokumen elektronik maupun peralatan komunikasi turut disita, termasuk kamera pengawasan.
Konstruksi Kasus
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar menerangkan, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AK itu melakukan eksplorasi pertambangan nikel sejak 2013 sampai dengan 2025.
Akan tetapi selama periode 2017 sampai 2025 penambangan nikel yang dilakukan PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, dan PT AMID, PT HJ dalam klasifikasi ilegal. Sebab pada 2017, kata Saiful, perusahaan tersebut mendapatkan surat pembekuan atau suspend atas izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi dasar kebolehan melakukan eksplorasi.
“Suspend terhadap perusahaan-perusahaan itu dilakukan sebanyak tiga kali. Sehingga menurut ketentuan yang berlaku, suspend tersebut mengharuskan penghentian aktivitas penambangan, dan dikembalikan kepada negara,” kata Saiful.
Akan tetapi dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tersebut, sampai dengan 2025 masih melakukan kegiatan penambangan.
“Dalam proses penambangan tersebut, perusahaan-perusahaan ini melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful.
Ditangani Juga oleh Satgas PKH
Arif Kurniawan bersama perusahaan-perusahaannya itu, sebelum itu sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ketua Pengarah Satgas PKH Sjafrie Sjamsoeddin Pada Rabu (4/11/2026)
memerintahkan untuk melakukan penertiban atas pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini dalam penguasaan Arif Kurniawan.
“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penelaahan awal oleh Satgas PKH yang mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan,” begitu kata Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak, Rabu (4/11/2026).
Ia melanjutkan, ada dugaan selama ini juga tentang penambangan ilegal yang dilakukan AK melalui perusahaan-perusahaannya dilakukan karena adanya pengamanan-pengamanan oleh pihak tertentu.
Laporan Bloomberg: Raja Nikel
Nama Arif Kurniawan sebelumnya menjadi sorotan setelah Bloomberg menerbitkan laporan investigasi berjudul How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King pada 28 Desember 2025.
Dalam laporan tersebut, Bloomberg menggambarkan Arif Kurniawan sebagai salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia. Perusahaannya diperkirakan menangani transaksi bijih nikel bernilai miliaran dolar AS dan memiliki kepentingan di sejumlah konsesi pertambangan di berbagai wilayah Indonesia.
Bloomberg menyebut Arif mengawali kariernya di Glencore, perusahaan perdagangan komoditas global asal Swiss. Pada awal 2000-an, ia bekerja di kantor Glencore di Jakarta, mulanya di divisi batubara sebelum beralih ke bisnis nikel.
Setelah sempat meninggalkan perusahaan untuk merintis bisnis penggalian tambang yang tidak berjalan mulus, Arif kembali bekerja di Glencore. Namun, ia kemudian memutuskan membangun bisnis sendiri setelah perusahaan tersebut dinilai enggan memperluas perdagangan bijih nikel dengan penambang-penambang kecil di Indonesia.
Salah satu perusahaan utamanya adalah PT Dua Delapan Resources, yang didirikan pada 2015. Nama perusahaan tersebut merujuk pada nomor atom nikel, yakni 28. Unit perdagangan bijih nikelnya kemudian didirikan pada 2018.
Dengan memanfaatkan jaringan bisnis dan pengalamannya di Glencore, Arif membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan pengolahan nikel asal Cina. Ia menjadi perantara antara perusahaan smelter dan jaringan penambang lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Bloomberg memperkirakan Arif Kurniawan menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia. Estimasi tersebut dikumpulkan dari wawancara dengan belasan pelaku industri, termasuk penambang, pedagang, dan pengelola smelter.
Bersama mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, Arif juga disebut memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi pertambangan nikel yang tersebar di sejumlah sentra produksi utama. Berdasarkan analisis Bloomberg terhadap dokumen perusahaan, total luas konsesi tersebut mencapai lebih dari 71.000 hektare.
Laporan Bloomberg turut menyinggung salah satu konsesi pertambangan yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Konsesi tersebut menjadi bagian dari kawasan tambang yang disorot terkait persoalan perizinan kehutanan.
Bloomberg juga mencatat langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memperketat penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan.
Dekat dengan Elit Sulawesi Tenggara
Laporan lain menyebut Arif Kurniawan memiliki hubungan dekat serta kemitraan bisnis dengan elite lokal di Sulawesi Tenggara, termasuk transaksi saham yang melingkupi figur lingkaran dekat kekuasaan daerah.
Sebanyak 20 konsesi pertambangan nikel Arif Kurniawan mencapai lebih dari 71.000 hektare tersebar di sentra-sentra produksi utama, termasuk Pulau Kabaena dan Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga kawasan Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu di Pusat, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak membenarkan adanya verifikasi atas keterikatan korporasi Arif Kurniawan dengan oknum perwira tinggi alias jenderal polisi bintang empat.
Diduga kuat, payung perlindungan dari faksi lama di tubuh Mabes Polri inilah yang membuat penambangan ilegal di dalam kawasan hutan oleh jaringan perusahaan Arif Kurniawan tetap awet tanpa terendus sanksi hukum.
Penahanan Listyo Sigit Prabowo meruntuhkan tameng hukum yang selama ini melindungi Arif Kurniawan. (dbs)
