Aura Pena- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial JF, Selasa (10/11/2026). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi kehadiran saksi JF guna mendalami karut-marut tata kelola pertambangan yang telah berlangsung selama 12 tahun tersebut.
Langkah pemeriksaan terhadap pejabat daerah ini menandai pergeseran fokus penyidikan Kejagung. Setelah sebelumnya meminta keterangan dari pihak verifikator hingga pejabat kementerian di tingkat pusat, tim penyidik kini membidik otoritas pemerintah daerah yang memegang kewenangan langsung dalam penerbitan serta pengawasan izin di lapangan.
Sebagai instansi teknis di daerah, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra memegang data krusial mengenai daftar pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel sepanjang kurun waktu 2013 hingga 2025. Penyidik mendalami mekanisme penerbitan, perpanjangan, hingga pengawasan izin tersebut, termasuk menelusuri potensi penerbitan IUP di kawasan hutan maupun kawasan lindung. Selain itu, penyidik juga menginvestigasi dugaan adanya aktivitas penambangan di luar wilayah izin (koridor) yang luput dari penindakan.
Keterangan dari saksi JF menjadi kunci bagi penyidik untuk mengurai konstruksi perkara, khususnya untuk membuktikan apakah penyimpangan tata kelola tersebut terjadi akibat unsur kelalaian, pembiaran, atau kesengajaan.
Pemanggilan saksi JF ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan Jampidsus di enam lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026). Dalam operasi penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa server, laptop, dan telepon genggam, serta dokumen transaksi milik lima perusahaan.
Tim penyidik juga menyita uang tunai senilai total sekitar Rp11,8 miliar—yang terdiri dari pecahan senilai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta—yang ditemukan tersimpan di dalam beberapa koper dan tas di salah satu ruangan kantor.
Berbekal barang bukti dari hasil penggeledahan tersebut, keterangan JF kini digunakan penyidik untuk melakukan uji silang dan konfirmasi. Tim Jampidsus mencocokkan kesesuaian data IUP yang tercatat di Kendari dengan dokumen sitaan dari Jakarta, sekaligus mengkonfrontasikan dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa sebelumnya.
Gurita Bisnis Pertambangan yang Dikendalikan Raja Nikel AK
Perkara ini bermula dari penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung terhadap praktik penyimpangan tata kelola usaha pertambangan bijih nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung selama 12 tahun, yakni pada periode 2013 hingga 2025.
Dalam konstruksi penyidikan yang diungkap Kejagung, benang merah kasus ini berpusat pada gurita bisnis pertambangan yang dikendalikan oleh sosok berinisial Arif Kurniawan (AK) selaku pemilik manfaat (beneficial owner). AK diduga mengendalikan sedikitnya enam perusahaan tambang yang beroperasi di berbagai wilayah Sultra—seperti Pulau Kabaena hingga Kabupaten Buton Tengah—yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Modus operandi utama dalam kasus ini adalah tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan nikel secara melawan hukum meski legalitas izinnya telah kedaluwarsa.
Berdasarkan temuan penyidik, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT BSJ dan PT KAA sejatinya telah berakhir sejak kisaran tahun 2014–2015. Namun, bukannya dihentikan dan wilayah tambangnya dikembalikan kepada negara, izin perusahaan tersebut justru direkayasa dengan diberikan status suspend (penangguhan sementara) sebanyak tiga kali secara menyimpang agar operasional penambangan di lapangan tetap dapat berjalan.
Untuk memuluskan rekayasa administrasi perizinan, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga menghindari sanksi pengawasan, kelompok perusahaan yang terafiliasi dengan AK diduga mengalirkan sejumlah uang suap kepada penyelenggara negara dan pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pengusutan kasus ini memasuki babak baru pada awal November 2026. Pada Kamis (5/11/2026), penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta—termasuk rumah tinggal di Cilandak serta sejumlah kantor perusahaan di kawasan Central Park dan Sudirman—dan menyita uang tunai senilai total sekitar Rp11,8 miliar (Rp11,2 miliar dan Rp595 juta), perangkat elektronik, serta dokumen transaksi.
Langkah itu kemudian diikuti dengan penggeledahan enam kantor perusahaan terafiliasi AK di wilayah Sultra.
Seiring pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan puluhan saksi, Kejagung pada Selasa (10/11/2026) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi.
Sementara itu, keberadaan pengendali utama perusahaan, Arif Kurniawan (AK), terdeteksi oleh data perlintasan keimigrasian telah berada di luar negeri dan masih terus diburu penyidik. (dbs)
