Aura Pena- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan bersama semua fraksi dan kelompok DPD untuk memproses pemilihan cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (13/11/2026).
Rapat menetapkan pelaksana pemilihan hingga pelantikan cawapres terpilih, seluruh proses itu dilaksanakan pada awal Desember 2026.
“Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di gedung Senayan ini,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat gabungan di gedung Nusantara V kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Sejalan dengan itu, MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetorkan dua nama cawapres.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segara menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani.
Sebelumnya, Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama tersebut.
Muzani menegaskan, hitungan 14 hari tersebut bukan dimulai sejak rapat gabungan MPR berlangsung, melainkan sejak surat permintaan resmi dari MPR diterima Presiden.
Setelah nama-nama calon diajukan Presiden, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen dan persyaratan masing-masing calon Wapres.
Tim verifikasi tersebut direncanakan beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR atau sekitar 36 orang.
Muzani mengatakan, MPR berupaya mempercepat proses pengisian jabatan wapres setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri, dia berharap proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
“Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” kata Muzani.
Ketua MPR: Kandidat Tidak Harus dari Parpol
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming tak harus dari partai koalisi.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).
Saat ini, ada empat partai koalisi di DPR yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Mereka yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Sementara, meski ada tiga partai lain yang mendukung pemerintah saat ini, mereka bukan bagian dari koalisi pengusung pada 2024, yakni PKB, NasDem, dan PKS. Lalu, satu partai lain, PDIP, menyatakan berada di luar pemerintahan.
Menteri Yusril: Harus dari Parpol Koalisi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Hal itu, ujar dia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal UU MD3.
Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan kewenangan untuk menentukan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun menentukan langkah lain sesuai kewenangannya.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” katanya.
Dia juga menegaskan tidak ada larangan apabila Prabowo mengusulkan calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu,” ucap Yusril. (dbs)
