Aura Pena- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan akan menanggung secara penuh pembayaran gaji pokok bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jaminan pendanaan dari kas negara ini merupakan bagian dari kesepakatan strategis antara pimpinan DPR RI dan pemerintah yang juga mencakup pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, serta pembukaan peluang bagi mereka untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kepastian finansial tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Pernyataan ini disampaikannya usai menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru honorer di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bahtra, pengalokasian anggaran gaji pokok melalui APBN merupakan poin krusial yang selama ini diperjuangkan oleh Komisi II DPR RI. Kepastian penghasilan dinilai sebagai kebutuhan paling mendasar untuk menjamin kesejahteraan para pegawai.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” ungkap Bahtra.
Peningkatan Status dan Peluang Seleksi CPNS
Selain kepastian sumber gaji, Bahtra menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah juga menyepakati kejelasan jenjang karier bagi para pegawai. Partai Gerindra bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengawal agar tidak ada lagi ketidakpastian nasib bagi para tenaga honorer dan PPPK.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” jelasnya.
Menunggu Payung Hukum Peraturan Pemerintah
Meski kesepakatan anggaran dan status kepegawaian telah diketok secara politik, eksekusi kebijakan ini masih membutuhkan landasan hukum teknis. Saat ini, legislatif dan eksekutif tengah menantikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana.
Bahtra berharap regulasi tersebut dapat segera dirampungkan agar hak finansial dan perubahan status para PPPK bisa segera direalisasikan di lapangan.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” tutup Bahtra.(fwd)
