Aura Pena- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026), setelah pada Rabu (11/11/2026) sebanyak 120 anggota DPR sepakat mengajukan HMP sebagai bagian dari proses pemakzulan Gibran yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh tiap pengusul.
| Fraksi | Jumlah |
| Fraksi PDI Perjuangan | 14 Orang |
| Fraksi Partai Golkar | 11 Orang |
| Fraksi Gerindra | 11 Orang |
| Fraksi NasDem | 19 Orang |
| Fraksi PKB | 18 Orang |
| Fraksi PKS | 28 Orang |
| Fraksi PAN | 1 Orang |
| Fraksi Partai Demokrat | 18 Orang |
Ia melanjutkan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan dari para anggota DPR tersebut melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dia mengatakan syarat HMP saat ini telah memenuhi persyaratan.
Saan mengatakan usul tersebut akan dibawa terlebih dulu ke rapat pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pimpinan akan membahasnya dalam rapat Bamus sebelum meneruskannya ke rapat paripurna.
“Dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat,” ujarnya.
Dia menambahkan, rapat paripurna terdekat berdasarkan agenda ialah besok, Kamis (12/11). Dia mengatakan rapat paripurna akan digelar pukul 10.00 WIB.
Apaka setelah paripurna berarti Gibran selesai?
Masih ada tahapan konstitusional yang harus dilalui melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berikut penjelasannya menurut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
- Pimpinan DPR akan mempelajari usulan, memeriksa kelengkapan administrasi, serta meminta pandangan fraksi-fraksi. Usulan kemudian diproses sesuai tata tertib DPR dan mekanisme HMP.
- Usulan HMP harus dibawa ke forum Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika DPR menyetujui penggunaan HMP, DPR akan merumuskan pendapat resmi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpemenuhan persyaratan jabatan oleh Gibran.
- DPR mengajukan pendapat kepada MK. Ini merupakan tahapan penting dalam proses pemakzulan. Berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, permintaan kepada MK hanya dapat diajukan apabila:
- Rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR.
- Pendapat pemberhentian disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir.
- MK memeriksa dan memutus pendapat DPR. MK akan memeriksa apakah alasan pemakzulan memiliki dasar konstitusional. Untuk kasus Gibran, pokok persoalannya dapat berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wapres. MK wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
- Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usulan kepada MPR. Apabila MK menyatakan wapres terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wapres, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
- MPR menggelar sidang untuk memutuskan pemberhentian. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR. Dalam sidang tersebut:
- Gibran diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
- Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR.
- Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir.
- Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan MPR menyetujui pemberhentian, barulah Gibran resmi diberhentikan sebagai wapres. (dbs)
