Aura Pena- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadap Presiden Prabowo, Selasa (10/11/2026), sore. Pertemuan berlangsung selama 2,5 jam, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Dan Presiden Prabowo tidak menghalangi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo dalam konferensi pers setelah pertemuan itu menerangkan, di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ungkap Prasetyo..
Guru Besar Al-Azhar: Jangan Sekadar Niat
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menilai, pernyataan mengenai niat mundur yang belum diikuti keputusan resmi justru dapat menimbulkan kesan keraguan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Ini kan masih belum jelas. Dan ngapain disampaikan pada publik kalau hanya sekadar niat. Karena sekadar niat kan nggak ada implikasinya apa-apa secara hukum,” kata Suparji kepada media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, meskipun belum memiliki konsekuensi hukum, pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak politik yang kurang baik.
“Cuma itu implikasinya secara politis kan menjadi tidak bagus. Akhirnya kesannya menjadi setengah hati. Karena punya niat mundur, nanti tidak fokus. Karena ada keraguan antara maju dan mundur,” ujarnya.
Suparji menegaskan, seorang pejabat negara harus memiliki kepastian sikap dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apalagi, jabatan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Karena itu, lanjut dia, Gibran perlu menentukan sikap secara tegas apabila memang memiliki keinginan untuk meninggalkan jabatannya.
“Maka harus dipastikan. Kalau mundur ya jangan sekadar niat. Mundur beneran,” tegasnya.
Mekanisme Pengunduran Diri Gibran Bukan ke Presiden tapi MPR
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tidak harus menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Doli menegaskan jika Gibran berniat mengundurkan diri, maka DPR/MPR yang akan memproses terkait hal ini, bukan presiden. DPR/MPR dalam prosesnya pun tidak berwenang menolak pengunduran diri Gibran. Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh,” lanjut Doli.
Pada pasal tersebut, dijelaskan jika wakil presiden berhenti dalam masa jabatannya dan menyebabkan terjadi kekosongan kursi, maka DPR/MPR meminta presiden mengusulkan dua nama sebagai calon wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) yang menjadi rujukan Doli secara lengkap berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Kemudian, lanjut pasal 8 ayat (2) secara lengkap berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Menteri Yusril: Gibran Masih Wapres
Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan status Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Meskipun dia sudah mengajukan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya proses pengunduran diri secara formal dilakukan melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Proses awal pengunduran diri itu dilakukan dengan pengajuan surat formal ke MPR RI.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulis lah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman Wakil Presiden karena ada surat berhentinya, permintaan berhentinya,” jelas Yusril, di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Nantinya MPR akan melakukan menuliskan surat kepada Presiden RI untuk memberitahu bahwa ada kekosongan posisi Wakil Presiden. Kemudian Presiden akan diminta untuk mengajukan dua nama dengan beberapa persyaratan.
“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” terang Yusril.
Menurut mantan menteri sekretaris negara ini, proses formil ini harus diajukan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian keputusan KPU yang menyatakan sosok yang memenangkan pemilu.
Lalu Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengambil sumpah yang dipandu Ketua Mahkama Agung dalam sidang di MPR.
“Jadi kalau proses pemberhentian Presiden itu, Wakil Presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sepanjang konstitusi kita maupun tatib MPR bunyinya seperti itu,” kata Yusril.
Yusril juga memastikan bahwa saat ini status Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan menjalankan tugas-tugasnya.
“Kalau wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” tutur Yusril. (dbs)
