Aura Pena– Sekelompok massa mendatangi kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan menyisir ruangan untuk mencari keberadaan Kepala Dinas Ridwan Badallah. Ia akhirnya ditemukan di sebuah ruang rapat saat tengah mengikuti pertemuan daring via Zoom bersama sejumlah ASN.
Kemarahan massa dipicu oleh unggahan video di akun TikTok pribadi Ridwan Badallah. Dalam kontennya, ia dinilai melontarkan pernyataan kasar yang menyerang kepribadian serta mencemarkan nama baik anggota DPR RI asal Sultra, Ridwan Bae, dengan menyebutnya “bodoh berpikir, tolol berpikir,” hingga tuduhan lainnya.
Berdasarkan rekaman video yang beredar luas, situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan hebat. Terjadi aksi saling dorong hingga Ridwan Badallah nyaris dikeroyok oleh massa yang emosional sebelum akhirnya diredam.
Di hadapan kerumunan massa, Ridwan Badallah langsung menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kekhilafannya. Ia juga langsung menghapus video kontroversial tersebut dari akun TikTok pribadinya @eRBe#bersuara untuk meredakan situasi.
Ia mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
“Saya atas nama Ridwan Badallah meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada masyarakat terkait konten Pak Ridwan Bae,” katanya, di hadapan massa aksi..
Ridwan Badallah juga menyatakan telah menghapus seluruh konten TikTok yang berkaitan dengan Ridwan Bae.
“Saya khilaf dan saya tidak akan melakukan lagi. Semua TikTok yang menyangkut dengan Pak Ridwan Bae sudah saya hapus,” lanjutnya.
Ridwan Badala sudah dipersoalkan panas sejak sehari sebelumnya. Lembaga yang menamakan diri Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) mencopot Kadispar Ridwan Badallah.
“Ridwan Badallah harus segera dipecat. Menurut kami, pernyataannya tidak menunjukkan adab dan etika, khususnya ketika berbicara tentang anggota DPR RI Ridwan Bae,” kata Ketua Bapera La Ode Agus dalam keterangan persnya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan argumentasi yang jelas dan bahasa yang pantas, bukan menggunakan ungkapan yang dinilai merendahkan pihak lain.
Reaksi juga datang dari Ketua AMPG Sultra, LM. Rajab Jinik. Ia mendesak Gubernur ASR mengevaluasi kinerja jajarannya dan mencopot Ridwan Badala dari jabatan Kadis Pariwisata Sultra.
Menurut Rajab, kritik anggota legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan tidak seharusnya dibalas dengan serangan dari pejabat eksekutif.
“Jika Ridwan Badala masih dipertahankan sebagai Kadis, kami menyatakan kepemimpinan ASR adalah kepemimpinan diktator yang tidak bisa diawasi legislatif,” ujarnya.
Menyerang Pribadi
Konten Tiktok Ridwan Badallah dibuat sebagai respons atau bantahan atas kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh anggota DPR RI Ridwan Bae terhadap kinerja Gubernur Sultra yang meminta gubernur untuk turun ke lapangan dan tidak banyak tidur di meja.
Melalui kanal eRBe Bersuara, Ridwan Badallah mempersoalkan etika komunikasi Ridwan Bae sembari memaparkan sejumlah program pembangunan yang menurutnya menunjukkan bahwa gubernur bekerja untuk masyarakat.
Program yang disinggung meliputi bedah rumah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, modernisasi pelabuhan, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
Masalah muncul ketika Ridwan Badallah menggunakan cercaan yang menyerang pribadi Ridwan Bae.
Bermula Saat Kunker Ridwan Bae di Buton Tengah
Pernyataan Ridwan Bae itu sendiri yang berisi kritik terhadap Gubernur ASR disampaikan saat melaksanakan reses di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin (19/10).
“Jangan banyak tidur di meja, tapi lebih banyak turun lapangan. Saya mau lihat Andi Sumangerukka itu turun ke lapangan,” ujar Ridwan Bae.
Menurut Ridwan, turun langsung ke lapangan penting dilakukan agar gubernur mengetahui kondisi masyarakat secara nyata. Dengan begitu, informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Menerima laporan melalui bupati, camat, kepala desa, maupun organisasi perangkat daerah (OPD), menurut Ridwan, belum cukup untuk memahami persoalan masyarakat. Karena itu, ia berharap Gubernur ASR dapat melihat langsung kondisi di lapangan sehingga mengetahui kebutuhan warga.
Ridwan juga menyoroti pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) antara gubernur dan para kepala daerah di Sultra. Koordinasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk membahas persoalan masyarakat sekaligus memperjelas batas kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Gubernur itu harus rakor bersama kepala daerah se-Sultra setiap enam bulan sekali. Ini sudah tidak rakor, juga jarang turun langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Ridwan mengaku selama dua tahun ASR menjabat sebagai Gubernur Sultra, dirinya belum pernah melihat gubernur menggelar rakor bersama 17 kepala daerah untuk membahas kesulitan masyarakat. Ia berharap koordinasi tersebut dapat kembali dilakukan agar persoalan di daerah mendapat perhatian bersama. (*)
